Deskripsi
pemerintahan yang efektif pada abad ke-21 adalah pemerintahan yang mampu menemukan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Stabilitas tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, keberlanjutan pelayanan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, stabilitas tidak boleh berubah menjadi kekakuan. Sebaliknya, kemampuan beradaptasi tidak boleh berkembang menjadi ketidakpastian kebijakan atau tindakan pemerintahan yang kehilangan arah. Oleh karena itu, adaptive governance berusaha mempertemukan kapasitas kelembagaan yang stabil dengan kemampuan organisasi untuk belajar, berubah, dan merespons lingkungan secara cerdas.
Salah satu gagasan penting yang dikembangkan dalam buku ini adalah bahwa pemerintahan adaptif membutuhkan birokrasi yang adaptif. Birokrasi tidak dapat terus-menerus bekerja dengan paradigma bahwa tugas utamanya hanyalah melaksanakan instruksi, mengikuti prosedur, dan mempertahankan struktur yang ada. Birokrasi perlu dikembangkan menjadi organisasi pembelajar yang memiliki kapasitas untuk mengenali persoalan baru, menggunakan data dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, mengembangkan inovasi, melakukan evaluasi kebijakan, serta bekerja lintas sektor dan lintas organisasi. Dalam konteks ini, kualitas aparatur, kepemimpinan adaptif, budaya organisasi, manajemen pengetahuan, inovasi, digitalisasi, dan pembelajaran kelembagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pemerintahan adaptif.
Lebih jauh, buku ini memandang bahwa kompleksitas persoalan publik menyebabkan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan secara sendiri. Permasalahan seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, transformasi digital, kesehatan masyarakat, pendidikan, pengangguran, ketimpangan wilayah, keamanan sosial, dan berbagai persoalan perkotaan maupun perdesaan memiliki karakter yang lintas batas organisasi. Karena itu, pemerintahan adaptif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, media, dan berbagai aktor lainnya. Pemerintahan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (government), tetapi sebagai proses pengelolaan kepentingan publik melalui hubungan dan jejaring berbagai aktor (governance).





Ulasan
Belum ada ulasan.